tiga fraksi siapkan gugatan hukum

ketua fraksi pan dprd kota semarang agung purno sarjono menilai, kinerja komisi belum memiliki landasan hukum. ini karena surat keputusan tentang pembentukan komisi belum ditandatangani ketua dprd rudi nurrahmat.

menanggapi tidak akan diubahnya susunan pimpinan komisi, kata agung, tiga fraksi siap melayangkan gugatan hukum karena hasil sidang paripurna mengenai pembentukan komisi dinilai tidak sah dan cacat hukum. "gugatan ini kami tujukan kepada ketua dprd," katanya.

sebagai ketua fraksi pks, saya mengharapkan, anggota dprd dari tiga fraksi lainnya dapat segera bergabung dalam komisi agar kinerja dprd bisa optimal. "kami memang tetap bisa bekerja walaupun tanpa mereka, tetapi akan lebih baik kalau teman-teman ikut bergabung," ucapnya.[]

selengkapnya baca kompas jumat 16 oktober 2009

pembebasan tanah waduk jatibarang menyimpang

proses pembebasan tanah waduk jatibarang oleh pemerintah kota semarang dinilai menyimpang. kejaksaan negeri semarang merespon itu. sejumlah jaksa sudah menyambangi beberapa orang di pemkot untuk diklarifikasi.

saya yang pertama melontarkan dugaan itu bersama rekan komisi a dprd. tim panitia pembebasan tanah (p2t) kami nilai tidak transparan terkait rincian harga ganti rugi warga. kepada mas anton sudibyo, wartawan radar semarang, saya sampaikan belum mendapat rincian harga ganti rugi tanah. padahal rincian itu berguna sebagai data pembanding dengan data lapangan yang akan diambil pada saat peninjauan lokasi. sebab dari data itu akan diketahui apakah data di lapangan benar-benar sesuai dengan data lapangan.

sekretaris kp2kkn jawa tengah eko haryanto mendesak agar pihak kejaksaan segera turun melakukan investigasi. Sebab, selain prosesnya tidak transparan, juga membingungkan warga yang lahannya terkena proyek.[]

selengkapnya baca radar semarang sabtu 7 november 2009

konflik tak kunjung selesai

konflik di tubuh dprd belum kunjung selesai. masih belum adanya titik temu dari masing-masing fraksi mengenai keputusan pembentukan komisi menjadi hambatan utama untuk mencapai kesepakatan.

ketua fraksi partai amanat nasional agung purno sarjono, rabu (14/10/2010), menginginkan adanya perombakan secara keseluruhan terhadap komposisi pimpinan dari empat komisi yang sekarang sudah terbentuk. "kita mau pembahasan untuk pembentukan komisi dari awal lagi dengan mengutamakan kebersamaan,” ingin agung.

saya sendiri sebagai ketua fraksi pks menilai, pembentukan komisi dalam rapat paripurna jumat (9/10/2010) lalu adalah sah. berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri nomor 161/3405/sj tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dprd provinsi/kabupaten/kota masa jabatan periode 2009-2014, seluruh anggota fraksi diwajibkan masuk ke dalam salah satu komisi. saya bilang "untuk itu, tiga fraksi yang belum menempati komisi tinggal masuk sebagai anggota karena posisi pimpinan sudah terisi."[]

selengkapnya baca suara merdeka rabu 14 oktober 2009

komisi diisukan batal, dprd gempar

wartawan memang pandai bikin berita. ya iyalah pancen tugasnya. di tengah hawa panas dingin rebutan pimpinan komisi dprd, tiba-tiba koran rabu 14 oktober 2009 memberitakan kalau pembentukan komisi dibatalkan. suara merdeka menuliskan “pimpinan komisi dprd kota semarang yang sempat ditetapkan oleh tiga fraksi: fpd, fpks dan fpdip dipastikan dibatalkan. katanya, keputusan itu hasil rapat pimpinan selasa (13/10/2009). gedung wakil rakyat pun gempar.

padahal rapat pimpinan dewan, fraksi dan komisi, selasa siang itu sedikit pun tidak membahas soal pembentukan komisi. kebetulan saya sebagai ketua fraksi pks hadir rapim itu. ketua dprd rudi nurrahmat menegaskan pertemuan tidak sampai memutuskan paripurna ulang untuk kembali bentuk pimpinan komisi.[]

selengkapnya baca suara merdeka, rabu 14 Oktober 2009

seberapa seksi komisi a dan c

temperatur di gedung dprd kota semarang terasa lebih panas pasca paripurna pembentukan komisi. proses pembentukan komisi berjalan timpang. ada komisi yang laris manis, sebaliknya ada yang sepi peminat. bayangkan saja, komisi b (perekonomian) dan d (pembangunan), hanya diminati tiga orang dari fraksi berbeda. padahal jumlah anggota dprd yang menempati komisi ada 46 orang dengan ketersediaan komisi sebanyak empat.

sementara komisi a (hukum dan pemerintahan) dan komisi c (pembangunan) menjadi komisi seksi yang diperebutkan. ’’Itu persoalan pragmatis politik,’’ kata ay sujiyanto, anggota dprd dari partai persatuan pembangunan, yang sudah merasakan kursi dprd empat periode. kebetulan sujiyanto selalu menempati komisi c.

teman saya sefraksi, ahmadi, mengakui komisi yang langsung berinteraksi dengan masyarakat memang diminati parpol. ’’itu bisa menunjukkan parpol itu peduli dengan masyarakat,’’ katanya.[]

selengkapnya baca suara merdeka, sabtu 10 oktober 2009

dprd rebutan komisi basah

paripurna dprd kota semarang jumat, 9 september 2009, panas. rapat beragenda pembentukan komisi dan pemilihan pimpinan komisi diwarnai rebutan komisi “basah”, komisi yang dianggap mendatangkan banyak proyek dan/atau uang.

padahal menurut saya, demi kepentingan idealisme maupun pragmatisme, setiap komisi sama saja. dprd terbelah menjadi dua kelompok koalisi fraksi. koalisi partai besar: partai demokrat, pdi perjuangan dan partai keadilan sejahtera versus koalisi partai tengah: partai amanat nasional, partai golkar dan partai gerindra.

rebutan –atau bahasa saya, kompetisi— pimpinan komisi hal yang lumrah dalam lembaga politik seperti dprd. bagi saya kejadian ini menempa kematangan dan kedewasaan berpolitik saya.[]

selengkapnya baca suara merdeka, sabtu 10 oktober 2009

interpelasi brt bisa berujung hak angket

wali kota semarang sukawi sutarip akan mengajukan subsidi untuk bus rapid transport (brt) trans-semarang dalam apbd 2010. besaran subsidi akan disesuaikan dengan hasil evaluasi terhadap selisih pendapatan dan biaya operasional brt.

keinginan wali kota ini berseberangan dengan dprd. ketua sementara dprd kota semarang rudi nurrahmat memastikan tetap akan mengajukan hak interpelasi terhadap pemkot. hal interpelasi merupakan hak yang dimiliki dprd untuk bertanya kepada wali kota mengenai kebijakan yang diambil dan berdampak luas pada masyarakat. saya menambahkan, interpelasi dapat berujung pada hak angket jika wali kota semarang dinilai menyimpang.[]

selengkapnya baca kompas, selasa 29 september 2009