Pelaksanaan E-KTP, Pemkot Terbaik Ketiga

SEMARANG –Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Kota Semarang de­ngan gelar juara ketiga terba­ik wilayah barat meliputi, Pu­lau Sumatera, Jawa, dan Bali.

Kepala Dinas Kependu­dukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Mardiyanto me­ngatakan penghargaan ter­tuang dalam SK No 471.13/ 70 Tahun 2013. Rencananya, penghargaan diberikan awal Maret sekaligus hadiah satu unit sepeda motor.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Imam Marjuki mengapresiasi keberhasilan Pemkot Semarang. Namun, dari prestasi yang cukup membanggakan tersebut masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Dan 1,2juta masyarakat yang wajib KTP, masih ada 15% yang belum rampung pendataannya. (m abduh)

Sumber dari :

Harian Seputar Indonesia, Selasa 12 Februari 2013

Plt Walikota Umroh, Sekda Jadi Plh

PLT Walikota Semarang Hendrar Prihadi berencana akan melakukan cuti selama kurang lebih sepuluh hari. Kekosongan jabatan walikota untuk sementara diserahkan kepada Sekda Adi Tri Hananto sebagai Plh Walikota Semarang.

Kendatri Plt Walikota tak menyebutkan secara jelas kepergiannya selama seminggu ke luar kota, namun kalangan pemkot sudah mengetahui jika atasan mereka akan bertolak ke Mekah menunaikan umroh bersama keluarga, terhitung mulai kamis (24/1) hingga sepuluh hari kedepan.

Dikatakan Plt Walikota yang akrab disapa Hendi, selama dirinya pergi, Plh Walikota dijabat oleh Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto. Hendi juga menegaskan, kepergiannya tidak akan mempengaruhi roda pemerintahan ataupun program yang sudah ada.

"Says kebetulan selama 7 hari ini ada urusan di luar kota, jadi saya yakin kawan-kawan di pemkot ini semuanya hebat-hebat dan sudah berpengalaman. Namun pesan saya semua tetap harus berkoordinasi," ujar Hendi.

Hendi berharap agar Plh Walikota, yang juga menjabat sebagai Sekda Kota Semarang dapat bekerja dengan maksimal untuk melayani masyarakat selama kepergiannya.

Ditambahkan Hendi, menurut info yang diterimanya dari BMKG, tanggal 25 Januari terjadi pasang, otmatis rob ikut tinggi. Selain itu Hendi juga mendapatkan info, akhir Januari ini diprediksikan terjadi musim hujan ekstrim.

"Ini semua harus diwaspadai. Selain itu juga ada penekanan mengenai proses laporan keuangan yang harus selesai 31 Januari ini, jadi Pak Adi selaku Sekda juga harus bisa memback­up penyelasaian ini," kata Hendi.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Imam Marjuki mengatakan perlu menghormati ibadah Umroh yang dilakukan oleh Plt Walikota. Namun mengingat kondisi daerah yang sedang rawan potensi terjadi bencana alam, alangkah lebih baik apabila ibadah itu tidak dilakukan saat sekarang.

"Apalagi waktu untuk melaksanakan ibadah Umroh itu kan fleksibel, bisa kapan saja, lebih baik nanti saja setelah kondisi daerah benar-­benar aman. Namun mungkin pemesanan Umroh itu memang sudah lama," katanya. (wisae)

Sumber dari : Harian Semarang, 23 Januari 2013

 

DPRD Desak Reklame Liar Dibongkar

SEMARANG - Reklame di me­dian jalan yang belum ditertib­kan terus mendapat sorotan. Salah satunya reklame di lam­pu penerangan jalan yang marak di Kota Semarang. DPRD mendesak reklame tersebut se­gera dibongkar.

"Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kemen PU) No 20 Tahun 2010, median jalan dilarang untuk pemasangan reklame, apa pun bentuknya. Sehingga keberadaan reklame di
lampu penerangan jalan itu harus segera dibongkar," kata anggota Komisi A DPRD Kota Semarang ImamMardjuki kemarin.

Visi Pemkot Tidak Jelas

SEMARANG - Pemkot Semarang dianggap tidak mempunyai visi jelas dalam upaya memperbaiki kota. Pembangunan yang dilakukan belum merata, karena masih terlihat ketimpangan antara daerah pinggiran dan pusat kota.

Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Imam Marzuki, dari hasil reses yang dilakukannya di Kecamatan Genuk. Menurut Imam Marzuki, banyak infrastruktur di daerah perbatasan yang puluhan tahun telah rusak parah belum juga diperbaiki.

"Pemkot harus melakukan percepatan pembangunan di daerah-daerah perbatasan itu. Di daerah perbatasan, masyarakat masih mengeluhkan infrastruktur yang kalah jauh dibandingkan dengan daerah Demak. Jalan di wilayah Demak semuanya sudah beton, sedangkan di Semarang kondisinya masih tanah dan rusak," ujar Imam.

Enam Pejabat Berebut Kursi Sekda-Hendrar Prihadi Berharap Rekomendasi Jatuh kepada yang Terbaik

SEMARANG – Enam pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperebutkan kursi sekretaris daerah (sekda) yang kosong. Mereka kemarin mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Pejabat yang mengikuti uji kelayakan antara lain Plt Sekda Kota Semarang Adi Tri Hananto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bambang Kono,Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Nurjanah, Kepala Pemadam Kebakaran (Damkar) Lilik Haryanto, Asisten Sekda Bidang Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesra Isdiyanto, dan Asisten Sekda Bidang Administrasi Informasi dan Kerja Sama Tommy Y Said.

Kursi Sekda Kota Semarang selama setahun terakhir kosong karena penjabatnya Akhmat Zaenuri tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap untuk memuluskan pengesahan Rancangan APBD 2012 pada November 2011.Zaenuri ditangkap bersama dua anggota DPRD Kota Semarang, yakni Agung Purno Sardjono dan Sumartono. Berdasarkan informasi yang beredar, dari enam pejabat yang berebut kursi sekda, tiga di antaranya memiliki peluang paling kuat.

Ketiganya adalah AdiTri Hananto,Nurjanah,dan Lilik Haryanto.Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki membenarkan informasi tersebut.“Ya, moga-moga saja ketiganya memenuhi kapasitas utama seorang sekda,” ujarnya kemarin. Menurut Imam, ada tiga kriteria yang harus dimiliki seorang sekda sebagai pemimpin pegawai negeri sipil (PNS), yaitu bisa membantu kepala daerah mengelola pemerintahan; bisa memimpin birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, profesional, berwibawa dan transparan; serta bisa menjadi teladan para pegawai dalam melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Aset Pemkot Amburadul

SEMARANG – Wakil Ketua Pansus Inventarisasi Aset Daerah DPRD Kota Imam Mardjuki menilai hingga saat ini belum terlihat itikad Pemkot Semarang untuk memperbaiki kinerja di pengelolaan aset.

Padahal masih banyaknya aset pemerintah yang mangkrak, bahkan tidak jelas status kepemilikannya. Menurut Imam, berkaca pada PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, PP 38/2008 tentang perubahan PP No 6/2006 serta Permendagri 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada empat masalah yang dihadapi Pemkot Semarang dalam lemahnya pengelolaan aset.“Yakni lemah di inventarisasi, legalitas, pemanfaatan aset dan aspek hukum,” kata politikus PKS ini.
 Harian Seputar Indonesia ; Senin, 03 Desember 2012

Lagi, Aset Mangkrak Disorot

BALAIKOTA - Banyaknya aset Pemkot Semarang yang mangkrak bahkan tidak jelas, kepemilikannya kembali disorot kalangan dewan.

Tidak adanya iktikad baik Pemkot untuk menyelesatkan permasalahan tersebut, mengakibatkan aset daerah terkatung-katung. Yang terjadi, aset Pemkot, dengan mudah berpindah tangan ke pihak ketiga.

Wakil Ketua Pansus Inventarisasi Aset Daerah Imam Mardjuki mengatakan, selama ini banyak asset pemerintah yang tak karu-karuan. Sebab Pemkot tidak melakukan Inventarisasi dan optimali­sasi terhadap aset tersebut. "Berdasar kajian kita setidaknya ada empat problem utama pengelolaan aset pemkot."